DI tengah potensi perikanan yang melimpah, nelayan di Kabupaten Berau masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini pun mendorong Dinas Perikanan (Diskan) Berau menyiapkan sistem baru untuk membenahi penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid mengungkapkan, secara kuota pasokan BBM untuk nelayan dinilai mencukupi. Namun, persoalan muncul pada aspek distribusi yang diduga belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kalau kuota itu sebenarnya cukup. Data kebutuhan nelayan kita sampaikan ke BP Migas, kemudian dianalisis. Jadi secara hitungan, itu terpenuhi,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, salah satu penyebab kelangkaan yang kerap dikeluhkan nelayan adalah adanya potensi kebocoran dalam penyaluran BBM subsidi. Untuk itu, pihaknya bersama BP Migas tengah menyiapkan penerapan sistem barcode sebagai solusi pengawasan distribusi.
Ia menjelaskan bahwa penerapan barcode akan berbasis pada data nelayan yang telah dihimpun oleh Diskan dan diverifikasi oleh BP Migas. Dengan sistem tersebut, setiap nelayan nantinya memiliki identitas khusus untuk mengakses BBM sesuai dengan kebutuhannya.
“Ke depan, barcode ini akan digunakan untuk mengurangi potensi kebocoran agar BBM benar-benar diterima oleh yang berhak,” jelasnya.
Selain itu, penyaluran BBM juga tidak akan dilakukan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Penunjukan lokasi distribusi akan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh BP Migas, termasuk mempertimbangkan wilayah dengan jumlah nelayan tinggi, khususnya kawasan pesisir, TPI Sambaliung hingga Biatan yang memiliki aktivitas perikanan cukup tinggi.
Di sisi lain, Abdul Majid juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi bagi nelayan. Mulai dari izin usaha, kelayakan kapal, hingga dokumen pelayaran seperti pas jalan, menjadi syarat penting agar nelayan dapat terdata secara resmi dalam sistem distribusi BBM.
“Nelayan harus melengkapi perizinan, termasuk kartu nelayan. Itu penting untuk pendataan dan memudahkan akses terhadap BBM subsidi,” tegasnya.
Majid berharap, dengan pembenahan sistem distribusi BBM ke depan, produktivitas nelayan dapat terus meningkat dan tidak lagi terhambat persoalan yang berulang. (MAULIDIA AZWINI)
