PEMBUKAAN rute speed boat Berau–Tarakan tak hanya mempermudah konektivitas antarwilayah. Jalur ini juga mulai diwaspadai sebagai titik rawan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pergerakan Warga Negara Asing (WNA) maupun pekerja migran ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, C. Catur Apriyanto mengatakan, kehadiran rute baru tersebut perlu diantisipasi dari sisi pengawasan, meski memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Ia menjelaskan, sebagai kantor non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pihaknya tidak melakukan pemeriksaan langsung di pintu keluar-masuk wilayah. Karena itu, pengawasan terhadap WNA lebih difokuskan pada pemantauan dan koordinasi lintas instansi.
“Fokus kami pada pelayanan dokumen dan pengawasan WNA. Dengan adanya jalur baru ini, koordinasi tentu akan terus kami perkuat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Selain WNA, potensi penyalahgunaan jalur ini juga diantisipasi dari sisi dalam negeri. Rute tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan sebagian warga untuk berpindah wilayah sebagai langkah awal bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
Catur mengakui, pihaknya tidak dapat memastikan tujuan setiap orang yang bepergian. Namun, jika ditemukan indikasi mencurigakan, informasi akan diteruskan ke instansi terkait.
“Kalau ada dugaan ke arah itu, pasti kami koordinasikan. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri,” ucapnya.
Di tengah potensi kerawanan tersebut, rute baru ini tetap dinilai membawa dampak positif, terutama bagi sektor pariwisata. Akses menuju destinasi unggulan seperti Pulau Derawan dan Pulau Maratua kini semakin terbuka bagi wisatawan, termasuk mancanegara.
“Sebagian besar WNA datang untuk wisata. Jalur ini bisa menjadi alternatif menuju Derawan dan Maratua,” kata Catur.
Meski demikian, ia menegaskan pengawasan tidak boleh tertinggal dari kemudahan akses yang ada. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar jalur baru ini tidak justru menjadi titik lemah dalam pengawasan pergerakan orang.
“Ini masih baru, jadi yang paling penting adalah memperkuat koordinasi, terutama terkait data penumpang dan pengawasan di titik keberangkatan,” tutupnya. (MAULIDIA AZWINI)
