Program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), perlu dirancang matang-matang, khususnya program pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Adji. Jangan, sampai program tidak berjalan maksimal berdampak pada beban anggaran.
——————————————
Jelang genap satu tahun masa kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Kaltim mulai memberikan catatan evaluatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai sejumlah program prioritas yang diluncurkan telah memperlihatkan progres awal yang cukup baik. Terutama pada sektor penguatan sumber daya manusia dan langkah memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah.
“Secara umum arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan PAD merupakan fondasi penting pembangunan daerah,”ujar Agusriansyah, Minggu (8/2/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tidak cukup hanya bertumpu pada visi besar kepala daerah, tetapi juga harus ditopang oleh perencanaan yang matang, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.
“Keberhasilan berbagai program itu sangat bergantung pada perencanaan yang terpadu dan terarah. Fondasi inilah yang harus diperkuat agar pelaksanaannya berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,”tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat desain kebijakan besar yang benar-benar mampu mengonsolidasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu kerangka pembangunan yang utuh dan saling terhubung.
Ia menilai pola kerja sektoral masih cukup dominan, sehingga berpotensi membuat implementasi program berjalan parsial di masing-masing perangkat daerah tanpa sinergi yang kuat.
“Kalau OPD berjalan sendiri-sendiri, program jadi sulit diukur efektivitasnya. Bahkan bisa terjadi tumpang tindih anggaran karena tidak berada dalam satu desain kebijakan yang sama,”jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berisiko menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang seharusnya saling menguatkan antar-sektor, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik.
Sorotan khusus juga ia tujukan pada program pendidikan gratis yang saat ini dijalankan pemerintah provinsi. Agusriansyah menilai kebijakan tersebut memiliki dampak fiskal yang perlu dihitung secara cermat dan berjangka panjang.
“Program pendidikan gratis ini sangat baik dari sisi manfaat sosial dan pemerataan akses. Tetapi harus diingat, posnya masih masuk belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah,” terang agus.
Ia mengingatkan, apabila tidak dirancang dengan skema pembiayaan yang hati-hati, program tersebut dapat menggeser alokasi anggaran bagi sektor pendidikan lainnya yang juga membutuhkan dukungan berkelanjutan.
“Jangan sampai kebutuhan pendidikan menengah maupun pendidikan luar biasa justru terdampak karena keterbatasan fiskal. Semua harus dihitung dengan keseimbangan yang matang,”ujarnya.
Untuk mengantisipasi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi menyusun skema pembiayaan alternatif dan tidak hanya bergantung pada kekuatan fiskal daerah semata.
Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pemanfaatan TJSL/CSR bisa menjadi solusi untuk menopang program prioritas tanpa harus membebani keuangan daerah secara berlebihan. Ini perlu didesain dalam skema yang terukur,”tuturnya.
Selain sektor pendidikan, Politikus PKS itu juga menyoroti keberlanjutan berbagai program sosial kemasyarakatan yang telah berjalan, termasuk pemberian insentif atau penghargaan bagi pengurus rumah ibadah.
Menurutnya, program yang menyentuh langsung masyarakat tersebut memerlukan regulasi yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta pola kolaborasi lintas sektor agar dapat dijalankan secara konsisten.
“Program sosial harus punya mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Tidak bisa hanya bertumpu pada APBD, tetapi perlu dukungan multipihak,”ucapnya.
Agusriansyah menegaskan keterlibatan sektor swasta merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan agenda sosial pemerintah tetap berjalan optimal.
“Dengan pola kolaborasi yang jelas dan transparan, pemerintah tetap bisa menjalankan program kerakyatan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,”imbuhnya.
Ia pun meminta Pemprov Kaltim segera menyusun peta jalan atau roadmap pembangunan terpadu sebagai rujukan utama pelaksanaan program prioritas lima tahunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, roadmap komprehensif akan menjadi instrumen strategis untuk menyatukan arah kerja seluruh OPD, memperkuat efektivitas belanja daerah, sekaligus memastikan kesinambungan program prioritas kepala daerah.
“Kalau roadmap-nya jelas, maka arah pembangunan terukur, koordinasi antar-OPD kuat, dan pengawasan publik juga lebih mudah dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan peta jalan yang transparan dan akuntabel akan memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata.
“Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah uang daerah bisa dipastikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Agusriansyah.
Sebagai informasi, Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga saat ini, Keduanya masih menjalankan program andalan mereka sebagai janji politik yang meliputi GratisPol dan program Josspol, agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kaltim. (MAYANG/ARIE)
