Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menegaskan akan lebih memperketat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang di tengah jalan.
Pengawasan tersebut dilakukan dengan mewajibkan seluruh OPD memaparkan rencana aksi dan program secara terbuka, sebagai dasar evaluasi kinerja.
Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program, agar rencana yang telah disusun tidak menyimpang di lapangan.
“Jangan di tengah jalan mengubah program, jangan memecah-mecah program, dan jangan menyembunyikan program,” kata Zainal, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD.
“Dalam forum coffee morning yang akan kami gelar setiap tiga bulan sekali, hal itu akan kita manfaatkan sebagai ruang evaluasi rutin, untuk melihat sejauh mana rencana yang disusun benar-benar dijalankan di lapangan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa sejauh ini sejumlah OPD telah diminta memaparkan rencana programnya, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta perangkat daerah lainnya.
“Pengawasan tersebut tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga disertai arahan dan pendampingan, agar OPD mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Zainal.
“Jika target yang mereka paparkan belum dapat dimaksimalkan, kita akan genjot mereka. Kita berikan petunjuk dan arahan, agar target itu bisa tercapai,” pungkasnya. (Muhammad Efendi)
