TINGGINYA angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Dinas Pendidikan (Disdik) Berau mencatat, jumlah ATS mencapai 4 ribu anak.
Sekretaris Disdik Berau, Ali Syahbana, mengatakan kategori ATS tidak hanya terbatas pada anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Di dalamnya juga termasuk anak yang pernah sekolah namun berhenti di tengah jalan, serta anak yang lulus dari satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Anak tidak sekolah itu sudah termasuk mulai dari awal tidak sekolah sama sekali. Kemudian, anak yang mungkin pernah bersekolah tapi berhenti, dan anak yang tidak melanjutkan sekolah,” kata Ali, Kamis (1/1/2026).
Kondisi tersebut membuat pihaknya heran, sebab setiap tahun Disdik selalu meminta pertanggungjawaban dari satuan pendidikan terkait keberlanjutan siswa setelah lulus.
“Setiap tahun itu kami minta pertanggungjawaban dari sekolah, ada tidak anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Tapi rata-rata sekolah menjawab semua melanjutkan,” ujarnya.
Namun realitanya tidak selalu sejalan dengan laporan administrasi. Disdik menduga ada anak yang berhenti sekolah di tengah jalan tanpa melapor, atau lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bahkan, ada pula anak yang sama sekali tidak pernah bersekolah sejak awal.
Untuk memastikan data dan menelusuri penyebabnya, Disdik Berau kini menggencarkan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bapelitbang.
Upaya pengurangan ATS juga telah dimasukkan ke dalam master plan pendidikan Berau tahun 2026–2030.
“Targetnya pun jelas, pada 2030 nanti diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan,” harapnya.
Menurutnya, faktor jarak sekolah bukan lagi alasan utama anak tidak bersekolah di Berau.
Sebab, hampir seluruh kampung dan kecamatan sudah memiliki akses sekolah, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Bahkan di wilayah terpencil sekali pun, Disdik telah menyiapkan sekolah filial.
Adapun faktor lain berasal dari lingkungan keluarga. Rendahnya motivasi orangtua, kondisi ekonomi, hingga ketiadaan dokumen seperti kartu keluarga menjadi kendala tersendiri. Dalam beberapa kasus, anak lahir dari pernikahan siri sehingga mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen, yang akhirnya berdampak pada akses pendidikan.
“Itu salah satu faktor. Termasuk mungkin faktor ekonomi, misalnya sulit beli baju. Tapi, program seragam gratis kini sudah berjalan, sehingga tidak ada lagi alasan sulit beli seragam sekolah,” pungkasnya. (RIZAL)
