Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, dan sesuai regulasi yang berlaku. Meski pemerintah daerah mendorong percepatan penyerapan anggaran, ia mengingatkan seluruh kepala kampung agar tidak tergesa-gesa hingga berpotensi melakukan pelanggaran prosedur.
“Serapan ADK harus terserap maksimal. Akan tetapi, perlu diingatkan agar Kepala dan Aparat Kampung dapat waspada dan tidak menghabiskan anggaran sia-sia,” tegasnya.
Menurut Gamalis, optimalisasi anggaran menjadi kunci agar pembangunan di tingkat kampung dapat berjalan efektif. Namun, penyerapan yang cepat tidak boleh mengorbankan aspek kehati-hatian. Ia menilai banyak persoalan hukum terjadi karena aparat kampung tergesa mengejar realisasi tanpa memperhatikan aturan teknis.
“Jangan sampai karena ingin mengejar penyerapan maksimal, justru melanggar aturan-aturan yang saat ini berlaku. Itu bisa menimbulkan perkara baru, dan tentu kita semua tidak ingin hal itu terjadi,” ujarnya.
Gamalis juga menyoroti bahwa pemerintah daerah menuntut tidak hanya penyerapan yang tinggi, tetapi juga kualitas penggunaan anggaran. Ia mendorong para kepala kampung membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pendamping desa, kecamatan, dan perangkat daerah terkait, sehingga setiap rupiah ADK bisa dipertanggungjawabkan.
“Intinya, kami harapkan kolaborasi yang nyata antara kampung untuk penyerapan sesuai aturan dan tetap maksimal,” kata Gamalis.
Selain itu, ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Masyarakat disebut perlu dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengawasan agar tidak muncul kecurigaan atau salah paham terkait pengelolaan dana publik.
“Pemerintah daerah terus mendorong agar setiap kampung memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai penutup, Gamalis memastikan bahwa Pemkab Berau akan memperkuat koordinasi dengan dinas teknis untuk mempercepat proses administrasi pencairan ADK pada tahun mendatang.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya agar ADK terserap dengan baik, tapi tetap dalam koridor aturan,” tandasnya. (***)
