LABORATORIUM Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Berau tengah bersiap mengejar akreditasi perdana pada 4–5 Desember 2025 mendatang.
Upaya ini baru bisa dilakukan tahun ini, setelah unit tersebut akhirnya mendapat gedung definitif pada Agustus lalu, yang sebelumnya merupakan bangunan eks Puskesmas Bugis.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkesda Berau, Irra Yuswandari, menjelaskan bahwa akreditasi menjadi langkah penting bagi peningkatan pelayanan laboratorium, sekaligus sebagai tujuan utama untuk menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Selama ini kami belum bisa akreditasi karena tidak memiliki gedung definitif. Setelah gedung dialihkan ke kami tahun ini, barulah proses bisa berjalan. Tujuan utama setelah akreditasi adalah kerja sama BPJS,” ujar Irra pada Jumat, 28 Agustus 2025.
Irra mengakui fasilitas penunjang laboratorium masih terbatas. Pemenuhan sarana dan prasarana baru sekitar 60 persen. Keterbatasan ruang membuat Labkesda fokus terlebih dahulu pada pemantapan gedung, sebelum melengkapi alat pemeriksaan secara bertahap.
Meski begitu, seluruh persyaratan akreditasi tetap disesuaikan dengan kemampuan layanan yang tersedia. Labkesda Berau saat ini mengacu pada standar minimal laboratorium kesehatan masyarakat tingkat dua, sesuai regulasi Kementerian Kesehatan, yakni kategori yang berlaku untuk laboratorium rujukan di tingkat kabupaten.
“Kami maksimalkan alat yang ada dan menjalankan dulu standar minimal tingkat dua yang diwajibkan, terutama terkait jenis pemeriksaan. Ke depan, layanan akan terus kami kembangkan,” kata Irra.
Irra menyebut, setelah mendapat akreditasi, secara otomatis akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi Labkesda Berau. Selain kerja sama dengan BPJS, status akreditasi memperkuat posisi sebagai satu-satunya laboratorium lingkungan milik pemerintah daerah.
Lebih jauh, Irra mengungkapkan bahwa Labkesda banyak terlibat dalam pemeriksaan makanan dan minuman untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pemeriksaan kesehatan penjamah makanan. Selain itu, Labkesda juga mendukung berbagai program kesehatan seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV.
“Selama kami belum akreditasi, banyak perusahaan dan fasilitas kesehatan memilih merujuk ke rumah sakit atau laboratorium swasta. Kalau sudah akreditasi, layanan rujukan akan lebih banyak masuk ke sini,” ujarnya.
Irra mengungkapkan, beberapa jenis pemeriksaan berteknologi tinggi masih harus dirujuk ke laboratorium di Samarinda. Selain keterbatasan alat, kapasitas listrik dan ruang pemeriksaan belum sepenuhnya memadai.
Labkesda Berau saat ini juga masih berstatus unit pelaksana teknis (UPT), sehingga kebutuhan pengadaan alat dan reagen sepenuhnya bergantung pada anggaran Dinas Kesehatan.
Namun, Irra memastikan bahwa peningkatan kapasitas akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan proses akreditasi, kerja sama BPJS, peningkatan status menjadi rencana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga renovasi gedung.
“Target kami lima tahun ke depan bisa mengerjakan seluruh pemeriksaan di sini. Tapi prosesnya harus satu per satu. Setelah akreditasi, konsekuensinya kami wajib melengkapi alat. Itu pun harus didukung Dinas Kesehatan,” kata Irra.
Sementara itu, terkait proses akreditasi berjalan, Irra mengaku pihaknya tidak menghadapi kendala tertentu. Namun, persiapan menuju akreditasi disebut sudah dilakukan sejak satu tahun terakhir, termasuk penataan standar mutu di seluruh unit layanan.
Namun, gedung yang saat ini digunakan masih belum sepenuhnya memenuhi standar laboratorium. Untuk itu, rencana renovasi sudah diajukan oleh Dinas Kesehatan dan mendapat persetujuan Bupati Berau.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pun dikatakannya tengah memproses sertifikasi lahan sebagai bagian dari persiapan renovasi.
“Kalau tidak ada hambatan regulasi, renovasi ditargetkan mulai tahun depan. Sudah ada peninjauan dari Dinas Kesehatan dan BPKAD,” kata Irra. (MAULIDIA AZWINI)
