PEMERINTAH Kabupaten Berau resmi mengantongi tiga kampung yang dinyatakan memenuhi syarat awal untuk diusulkan dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih. Ketiga kampung tersebut adalah Buyung-Buyung, Talisayan, dan Biduk-Biduk.
Plt Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Maulidiyah, mengatakan ketiga kampung itu memiliki basis nelayan yang kuat serta potensi perikanan yang dinilai layak dikembangkan sebagai klaster ekonomi terpadu.
“Untuk kampung nelayan merah putih ini sebenarnya ada tiga yang kami siapkan yaitu Buyung-Buyung, Talisayan, dan Biduk-Biduk,” ujar Maulidiyah.
Salah satu syarat utama penetapan lokasi adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas inti. Pada ketentuan awal, KKP mensyaratkan lahan minimal satu hektar dengan status clear and clean. Dari tiga kampung yang diusulkan, Buyung-Buyung dan Biduk-Biduk menjadi lokasi yang lebih dulu memenuhi syarat karena ketersediaan lahannya dinilai mencukupi.
Namun, setelah dilakukan konfirmasi ulang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa ketentuan luas lahan ternyata tidak bersifat kaku.
“Setelah kami konfirmasi ke tim nelayan Kampung Merah Putih dari KKP, ternyata tidak harus seluas itu. Di Talisayan ternyata ada lahan berukuran 50 x 50 meter dan itu dinyatakan boleh,” jelasnya.
Setelah syarat awal dinyatakan lengkap, KKP akan menurunkan tim untuk melakukan survei lapangan. Tahap ini akan menjadi dasar penentuan fasilitas dan bentuk intervensi yang akan diberikan kepada masing-masing kampung.
“Mereka akan melihat langsung, melakukan survei kepada masyarakat nelayan untuk mengetahui apa saja kebutuhan mereka. Jadi fasilitasnya nanti tidak akan sama, semuanya menyesuaikan kondisi di masing-masing kampung,” katanya.
Dalam konsep Kampung Nelayan Merah Putih, KKP menyiapkan pembangunan fasilitas dari hulu hingga hilir berdasarkan hasil survei teknis di kampung yang terpilih.
Fasilitas tersebut mencakup pelabuhan perikanan, industri pengelolahan, cold storage, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Seluruhnya akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih sebagai lembaga ekonomi penggerak program.
“Semua itu nanti dikelola Koperasi Merah Putih. Mereka yang akan menjadi penggerak ekonomi nelayan,” ucap Maulidiyah.
Saat ini Pemkab Berau menunggu kunjungan lanjutan dari KKP untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil survei tersebut akan menentukan kampung mana yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Berau.
“Fokus kita sekarang memastikan kesiapan lahan dan data nelayan. Selebihnya nanti KKP yang menentukan fasilitas apa saja yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
