Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, menyatakan Pemerintah Provinsi Kaltara menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tetapi kami telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kepala Bapenda untuk memantau sektor-sektor yang belum tersentuh pajak,” kata Zainal di sela-sela pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Sindu Senjaya Aji, di ruang serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin (21/10/2025).
Ia berharap dengan adanya tim khusus tersebut, dapat menangkap peluang baru untuk meningkatkan PAD. Zainal yakin banyak potensi di Kaltara yang dapat menjadi sumber pendapatan.
Sementara itu, Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa ketergantungan fiskal Kaltara terhadap dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi.
“Itu mencapai 85% dari total APBD. Jadi kemandirian fiskal kita masih kecil. Sehingga setiap pengurangan TKD dari pusat akan sangat berpengaruh terhadap belanja daerah,” ujar Denny.
Menurutnya, untuk mengatasi keterbatasan TKD yang dipangkas pemerintah pusat, penting untuk mengelola anggaran menjadi lebih terarah dengan skala prioritas.
“Kami fokus pada sektor-sektor yang sifatnya prioritas dan mendesak. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik. Dana transfer pusat sudah memiliki peruntukan yang jelas, sehingga tidak bisa diubah,” ujarnya.
“Kemudian, pemda juga penting untuk mengadopsi pendekatan wait and see terhadap kebijakan pusat, sembari mencari peluang untuk menarik investasi dari sektor usaha lokal,” tambah Denny.
Ia berharap dengan pengawasan yang baik serta strategi optimalisasi anggaran, pelayanan publik di Kaltara dapat terus meningkat. (Muhammad Efendi)
