Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus lakukan penyempurnaan dan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya dalam hal tagging atau pelabelan laporan penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota di Kaltara.
“Belum lama ini kami ada pertemuan dengan tim pemerintah pusat. Tujuannya agar penggunaan SIPD bisa lebih detail, terutama dalam memantau data program stunting di setiap daerah,” kata Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Litbang Kaltara, Mufied Azwar, Rabu (15/10/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah uji coba penerapan sistem baru ini. Melalui pembaruan SIPD, diharapkan proses input data dan pelabelan program menjadi lebih akurat serta terukur, terkhusus untuk stunting.
“Selama ini, laporan keuangan daerah memang memuat alokasi anggaran untuk program sosial. Namun, fitur tagging stunting belum terakomodasi secara spesifik, karena sistem masih bersifat global,” ujarnya.
“Tim dari pemerintah pusat datang langsung ke Kaltara untuk membahas pengembangan sistem ini. Dengan penyempurnaan fitur, data intervensi bisa ditampilkan lebih rinci dan mudah diakses,” tambah Mufied.
Mufied mengungkapkan, tingkat konvergensi stunting di Kaltara menunjukkan tren positif. Dari yang sebelumnya ada 64 indikator, kini tersisa 31 indikator yang masih menjadi fokus intervensi stunting lintas sektor.
“Kemajuan ini menunjukkan koordinasi antarperangkat daerah semakin baik. SIPD akan memudahkan perencanaan dan pelaporan, karena semua data berbasis digital dan bisa dipantau secara real-time,” ungkapnya.
Ia berharap melalui sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap setiap program penanganan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Muhammad Efendi)
