JUMLAH penduduk Kabupaten Berau pada semester pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 303.440 jiwa, terdiri atas 161.261 laki-laki dan 142.179 perempuan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji mengatakan, selama enam bulan pertama tahun ini, penduduk bertambah sekira 4.000 jiwa. Kenaikan itu disebutnya masih sejalan dengan pola pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.
“Tiap semester rata-rata pertambahan penduduk kita sekira empat ribuan jiwa. Persentasenya kurang lebih tiga persen per tahun,” ujar David, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, kenaikan tersebut tergolong wajar. Dalam satu tahun, rata-rata pertambahan penduduk di Berau mencapai 8.000 hingga 10.000 jiwa. Angka itu dihitung dari selisih kelahiran dan kematian, serta perpindahan penduduk yang datang maupun keluar daerah.
“Perhitungannya sederhana. Dari jumlah kelahiran dikurangi kematian, kemudian ditambah penduduk yang datang dan dikurangi yang keluar dari Berau,” jelasnya.
David menuturkan, peningkatan jumlah penduduk biasanya lebih tinggi pada tahun-tahun politik, seperti saat pemilu dan pilkada. Pada 2020 dan 2024, yang bertepatan dengan Pilkada dan Pemilu, peningkatannya signifikan. Tahun 2024 misalnya, pertambahan penduduk mencapai 16 ribu jiwa, sementara pada 2020 bahkan menyentuh 19 ribu jiwa.
Lonjakan itu biasanya dipicu oleh meningkatnya mobilitas penduduk akibat pemutakhiran data pemilih dan perpindahan administrasi kependudukan. Meski begitu, laju pertumbuhan penduduk di Berau dinilai masih terkendali.
David mengungkapkan, pihaknya beberapa kali menemukan masih ada warga yang telah lama menetap di Berau namun belum tercatat sebagai penduduk resmi.
“Banyak yang sudah tinggal di sini, terutama di wilayah perkebunan seperti Segah dan Kelay, tapi belum ber-KTP Berau, itu otomatis tidak mencerminkan data administrasi kependudukan yang riil di lapangan,” katanya.
Ia menyebut, secara umum terdapat dua kategori warga yang belum terdaftar secara resmi, yakni mereka yang berniat menetap tapi belum mengurus surat pindah, dan penduduk nonpermanen yang hanya bekerja sementara di wilayah perusahaan.
“Kalau berniat menetap, sebaiknya segera diurus dokumen surat pindahnya, bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil untuk kami bantu,” ujarnya.
Untuk mempercepat pendataan, Disdukcapil Berau kini memperluas layanan jemput bola ke daerah-daerah pedalaman. Petugas mendatangi langsung kampung agar masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kota.
“Perekaman dan pencetakan dokumen sudah bisa dilakukan di kecamatan. Alat kami bersifat mobile dan bisa dibawa ke mana saja,” terang David.
Selain itu, Disdukcapil juga mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk memberikan pelayanan langsung kepada kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan korban bencana.
“Sekarang masyarakat bisa mengakses lewat aplikasi, tapi kalau untuk kelompok rentan biasanya ada petugas kami yang akan turun langsung,” jelasnya.
Namun, David mengaku pelaksanaan di lapangan tak selalu mudah. Medan sulit dijangkau, jaringan internet terbatas, dan minimnya fasilitas penginapan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.
“Di beberapa lokasi, petugas kami harus menempuh perjalanan panjang dan tidak bisa langsung kembali karena kondisi medan. Jadi dibutuhkan fasilitas pendukung agar pelayanan bisa tetap optimal,” ucap David.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Disdukcapil Berau berencana menggandeng perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah pedalaman agar dapat memberikan dukungan fasilitas.
“Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan dengan 17 perusahaan sawit bersama OPD terkait. Tujuannya untuk bekerjasama membahas dukungan fasilitas agar pelayanan jemput bola bisa berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Menurutnya, pendekatan ini lebih efisien karena wilayah kerja perusahaan biasanya mencakup beberapa kampung sekaligus. Selain itu, perusahaan memiliki jaringan internet mandiri dan fasilitas penginapan yang dapat dimanfaatkan petugas.
“Kalau pelayanan dilakukan di area perusahaan, cakupan warganya lebih luas dan efisien. Perusahaan juga punya akses internet sendiri serta rumah singgah yang bisa digunakan petugas,” ujarnya.
Dalam agenda itu, Disdukcapil juga akan melibatkan Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur, mengingat sebagian wilayah pelayanan berada di kawasan perbatasan lintas kabupaten seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.
“Di wilayah seperti Kelay, Biatan, Talisayan, hingga Bidukbiduk, banyak warga yang bekerja di area perusahaan perkebunan berbatasan dengan kabupaten lain. Jadi koordinasi dengan provinsi penting agar data kependudukan tetap sinkron,” jelas David.
David menegaskan, ketepatan data kependudukan menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Seluruh kebijakan pelayanan publik, baik kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sampai asuransi, mengacu pada jumlah penduduk. Itu sebabnya kami terus memastikan data selalu akurat dan diperbarui secara berkala,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI).
