KETUA DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyoroti skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau yang hanya mencapai di angka 32,37. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius atas lemahnya penerapan inovasi di sektor pelayanan publik.
“Digitalisasi yang dicanangkan pemerintah jangan hanya berhenti di dokumen perencanaan saja,” tegas Dedy, Minggu (24/8/2025).
Dirinya menilai, jika indeks Berau rendah, berarti pelayanan digital belum benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai digitalisasi hanya jadi jargon saja, sementara warga di kampung masih kesulitan mengakses layanan dasar,” ujarnya.
Menurutnya, di era teknologi informasi, inovasi pelayanan publik seharusnya dapat mempermudah masyarakat, memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Namun faktanya, banyak warga di kampung-kampung masih harus menempuh jarak jauh atau terhambat jaringan internet ketika mengurus dokumen.
“Kita ingin ada implementasi nyata, misalnya aplikasi pelayanan online yang benar-benar bisa diakses dari kampung. Bukan hanya dibuat untuk laporan ke pusat, tapi tidak dipakai masyarakat,” tuturnya.
Dedy pun meminta Pemkab Berau untuk mengevaluasi seluruh program digitalisasi, terutama di sektor administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
“Saya minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi lagi soal program digitalisasi ini, terutama di sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah,” ucapnya.
Pemkab Berau juga diminta untuk serius dalam berbenah, karena inovasi ini bukan sekadar penilaian, tapi menyangkut kualitas pelayanan kepada rakyat,
“Kalau inovasi hanya jadi formalitas, maka tidak ada gunanya. Indeks kita akan terus rendah. Harapannya, Pemkab serius berbenah karena inovasi ini bukan sekadar penilaian, tapi menyangkut kualitas pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya. (RIZAL)
