Program Strategis Terhambat Anggaran

Jajaran Pemprov Kaltara bersama tim Menko Polhukam melakukan rapat terkait implementasi program prioritas nasional, Rabu (9/7/2025).

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan kunjungan kerja ke Kaltara, Rabu, 9 Juli 2025, guna meninjau implementasi program-program prioritas nasional di wilayah perbatasan.

Kunjungan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Marsda TNI Oka Prawira, sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan koordinasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan teknis di daerah.

Fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Cek Kesehatan Gratis yang termasuk dalam program unggulan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana program-program ini dijalankan di Kaltara. Sekaligus mendengar kendala yang dihadapi di lapangan, agar dapat kami teruskan ke kementerian teknis terkait,” ujar Oka kepada awak media.

Menurutnya, Kaltara merupakan provinsi yang sangat strategis dan menjadi prioritas pembangunan nasional, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Meski begitu, Oka mengakui masih terdapat sejumlah hambatan teknis dalam pelaksanaan program strategis nasional.

“Keterbatasan lahan dan anggaran masih menjadi kendala yang cukup signifikan. Salah satu contohnya adalah, lahan untuk Sekolah Rakyat yang masih masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) transmigrasi. Hal ini tentu memerlukan koordinasi lintas kementerian,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala mengaku Pemprov Kaltara sudah menyiapkan dua kelas SD dan dua kelas SMP untuk Sekolah Rakyat di Kota Tarakan. Masing-masing dengan kapasitas 25 siswa.

Ingkong juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara telah mengusulkan dua lokasi baru untuk pengembangan SR. Masing-masing seluas 5 hektare di Desa Gunung Sari dan 7 hektare di kawasan Kilo 12 Tanjung Selor. Namun, kedua lahan tersebut masih berstatus APL transmigrasi.

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Transmigrasi dan langsung berkoordinasi dengan pihak Kemenko Polhukam. Harapannya, hambatan ini bisa segera diatasi, agar pembangunan bisa dipercepat,” ujar Ingkong.

Terkait program MBG, Ingkong menegaskan Pemprov berkomitmen mendukung melalui pembangunan dapur umum yang dikoordinasikan oleh Korem 092/Maharajalila. (Alan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *