BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peningkatan signifikan titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kabupaten Berau. Pada 30 Juli 2025, terdapat 77 titik panas di Berau dari total 157 hotspot yang tersebar di Kalimantan Timur.
Kepala BMKG Kabupaten Berau, Ade Heryadi mengungkapkan, peningkatan titik panas ini menandakan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang perlu segera diwaspadai.
“Dari data pemantauan kami, wilayah Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan jumlah hotspot,” ungkap Ade, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, peningkatan ini merupakan indikasi kuat bahwa potensi karhutla cukup tinggi dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa kecamatan yang masuk dalam kategori rawan karhutla antara lain Segah, Kelay, Gunung Tabur, Talisayan, Pulau Derawan, Teluk Bayur, dan Sambaliung.
“Secara umum, seluruh wilayah Berau kami imbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran lahan,” tuturnya.
BMKG Berau juga mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla dan dampak buruk terhadap kualitas udara. Bijak dalam penggunaan air tanah, dan tidak melakukan pembakaran lahan untuk menghindari penjalaran api yang tidak terkendali
“Serta menghindari pembakaran sampah yang dapat meningkatkan kabut asap dan polusi udara,” bebernya.
“Dan juga menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari,” tambahnya.
Ade juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama pada musim kemarau yang memperbesar risiko kebakaran.
“Kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kita bisa mencegah karhutla,” tegasnya.
BMKG Kabupaten Berau akan terus memantau perkembangan hotspot dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk langkah-langkah lanjutan penanganan.
“Akan terus kami pantau perkembangannya, dan berkoordinasi dengan BPBD dan DLHK,” tandasnya. (RIZAL)
