RIBUAN keluarga di Kabupaten Berau hingga kini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Berau, tercatat lebih dari 4.200 kepala keluarga (KK) yang masih membutuhkan bantuan perumahan.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Berau, Juli Mahendra mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pendataan terakhir hingga tahun 2025. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan bagi perumahan warga berpenghasilan rendah itu.
“Data sementara melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan bahwa masih ada kisaran 4.200 lebih KK yang perlu dibantu rumah layak huni,” ujar Juli, Kamis (13/11/2025).
Pada tahun 2024, Dinas Perkim Berau masih mampu merealisasikan pembangunan 345 unit rumah melalui anggaran murni dan tambahan. Namun, tahun 2025 ini jumlahnya merosot tajam menjadi hanya 45 unit akibat kebijakan efisiensi keuangan daerah.
“Turunnya cukup drastis. Dari 345 unit di 2024 menjadi hanya 45 unit di 2025,” katanya.
Meski demikian, Juli tetap optimistis program pembangunan rumah layak huni akan kembali ditingkatkan pada tahun anggaran 2026. Dinas Perkim telah mengusulkan agar setiap tahun minimal 400 unit rumah bisa dibangun, guna mengejar kekurangan dari ribuan KK yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Kami berharap tahun depan anggarannya bisa kembali normal, sesuai dengan usulan kami. Kalau setiap tahun bisa 400 unit, perlahan kebutuhan masyarakat bisa teratasi,” ujarnya.
Dari total 45 unit yang dikerjakan tahun ini, pembangunan tersebar di 6 kelurahan dan 2 kampung. Juli menyebut progresnya sudah mencapai 90 persen, dan ditargetkan rampung 100 persen pada akhir November 2025.
Meski jumlah unit menurun, Juli menegaskan kualitas bantuan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap rumah kini dibangun dengan fasilitas MCK, dengan total bantuan sebesar Rp 32 juta per unit. (MAULIDIA AZWINI)
